Sosialisasi Pengawasan dan Mekanisme Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu

Kotamobagu, 11 Oktober 2024 – Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dan menjaga integritas proses pemilihan kepala daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kotamobagu mengadakan sosialisasi terkait pengawasan dan mekanisme penanganan pelanggaran pada tahapan kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu tahun 2024. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan para peserta pemilu mengenai pentingnya pengawasan terhadap seluruh proses kampanye agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketua Bawaslu Kota Kotamobagu, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pengawasan yang ketat sangat diperlukan guna mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya kampanye. Setiap pelanggaran yang ditemukan bisa dilaporkan langsung kepada Bawaslu agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Pada sosialisasi tersebut, Bawaslu menjelaskan beberapa jenis pelanggaran yang umum terjadi selama tahapan kampanye, seperti politik uang, penggunaan fasilitas negara, penyebaran berita hoaks, dan pelanggaran jadwal kampanye. Selain itu, dijelaskan pula mekanisme penanganan pelanggaran mulai dari tahap pengaduan, investigasi, hingga pemberian sanksi bagi pelanggar.

Mekanisme Penanganan Pelanggaran

1. Pelaporan Pelanggaran

Masyarakat, peserta pemilu, dan pengawas pemilu di lapangan dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama kampanye. Laporan dapat disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu melalui kantor Bawaslu, platform online, atau layanan pengaduan yang disediakan.

2. Verifikasi dan Klarifikasi

Setelah menerima laporan, Bawaslu akan melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dokumen serta kebenaran informasi yang disampaikan. Selanjutnya, dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, baik pelapor maupun terlapor, guna memastikan dasar hukum yang tepat dalam menangani dugaan pelanggaran.

3. Penyelidikan dan Penindakan

Jika dugaan pelanggaran terbukti, Bawaslu akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami kasus. Jika terbukti melanggar, Bawaslu akan merekomendasikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, mulai dari teguran hingga pembatalan keikutsertaan dalam pemilihan.

4. Koordinasi dengan Lembaga Terkait

Dalam beberapa kasus, seperti pelanggaran tindak pidana pemilu, Bawaslu akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memproses hukum lebih lanjut.

Bawaslu berharap dengan adanya sosialisasi ini, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta berkomitmen untuk menjalankan kampanye yang bersih dan adil. Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun ini, dan Bawaslu memastikan bahwa pengawasan ketat akan terus dilakukan di setiap tahapan guna menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.