Tahun 2022 Ada Ratusan Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan Negara Rugi Rp 812 M, KPK: 2023 Ini Kita Tetap Telusuri Tidak Ada Istilah Kasus Kadaluarsa

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut,  tahun 2023 ini KPK sedang mendalami dan akan melanjutkan pemeriksaan semua indikasi korupsi sektor kesehatan tahun anggaran 2022.  Mengingat besarnya anggaran kesehatan tahun 2022 yang mencapai Rp 108 triliun.

"KPK menemukan kasus korupsi sektor kesehatan ada 210 kasus dengan kerugian Rp 821,21 miliar dan melibatkan 176 pelaku, tahun 2023 ini kita akan lanjut melakukan pendalaman. Kalau terbukti kita akan seret tidak pandang bulu mau itu pejabat kesehatan atau staf. Jadi tidak ada istilah kasus kadaluarsa di KPK karena kejadiannya tahun 2022, di 2023 lantas dihentikan, tidak ada seperti itu semua tetap berproses," kata pria jebolan Fakultas Hukum Unsrat ini.

"KPK memiliki perhatian khusus terkait korupsi di sektor kesehatan, karena besarnya anggaran kesehatan tahun 2022 dan banyaknya perkara tindak pidana korupsi di sektor ini," sambung Nawawi.

Menurutnya, perlu ada penguatan sektor kesehatan untuk menanggulangi risiko terjadinya korupsi. Peran masyarakat, media dan pihak lain melaporkan indikasi korupsi diperlukan. Terlebih dengan membaiknya kondisi pandemi COVID-19.

"Seiring dengan terus membaiknya kondisi pandemi COVID-19, KPK menilai perlu dilakukan penguatan sektor kesehatan untuk memitigasi risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Dukungan masyarakat, kawan-kawan media dan penggiat anti korupsi diperlukan. Dan sekali lagi kita terus memeriksa anggaran sektor kesehatan tahun 2022. Dan mencegah korupsi di tahun 2023 ini," tutup pria yang mengenyam pendidikan dari SD hingga SMA di Manado. (tri)